Ketua DPR RI baru-baru ini menyoroti ketiadaan standar pendidikan yang jelas untuk program Bela Negara di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendidikan Bela Negara yang hanya mengajarkan teori tanpa praktik berkesinambungan tidak akan membentuk karakter siswa secara optimal. Sorotan ini kemudian memicu diskusi luas di kalangan pengamat pendidikan dan anggota Komisi X DPR, yang sepakat bahwa kebijakan Bela Negara di SMK memerlukan panduan teknis yang lebih rinci—mulai dari alokasi jam pelajaran, ketersediaan ruang praktik, hingga kompetensi guru pengampu. Tanpa standar pendidikan yang jelas, dikhawatirkan program ini hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata pada pembentukan wawasan kebangsaan dan karakter siswa.
Mengapa Standar Pendidikan Bela Negara di SMK Sangat Diperlukan?
SMK memiliki kekhasan dibandingkan sekolah umum karena pendekatan pembelajarannya terintegrasi dengan dunia industri dan teaching factory. Oleh karena itu, standar pendidikan Bela Negara di sekolah kejuruan tidak bisa disamakan dengan sekolah menengah lainnya. Pengamat pendidikan menekankan pentingnya kejelasan tentang alokasi waktu, metode pembelajaran, dan evaluasi. Saat ini, Kemendikdasmen dan Kemhan tengah merancang Peraturan Bersama tentang Pendidikan Bela Negara di Satuan Pendidikan Kejuruan. Dirjen Pendidikan Vokasi menegaskan bahwa Bela Negara tidak harus hadir sebagai mata pelajaran baru, melainkan dapat terintegrasi dalam kompetensi keahlian—misalnya pada bidang pariwisata atau teknologi informasi. Dengan demikian, kebijakan ini harus adaptif dengan karakteristik SMK yang berorientasi pada keterampilan praktis dan kesiapan kerja.
Langkah Sistematis Menuju Kurikulum Bela Negara Terintegrasi
Dalam diskusi yang melibatkan Kemendikbud, Kemhan, kementerian tenaga kerja, dan asosiasi industri, disepakati perlunya gugus tugas untuk menyusun standar kompetensi lulusan yang mencakup dimensi wawasan kebangsaan dan keterampilan industri. Berikut langkah sistematis yang direkomendasikan:
- Integrasi dalam Kompetensi Keahlian: Bela Negara tidak berdiri sendiri, melainkan dilekatkan pada mata pelajaran kejuruan seperti etika profesi, kewirausahaan, atau simulasi industri. Misalnya, siswa pariwisata belajar menjaga destinasi wisata sebagai bentuk cinta tanah air.
- Pembentukan Gugus Tugas: Tim yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan industri akan merumuskan standar pendidikan yang adaptif dengan kebutuhan SMK, termasuk alokasi waktu dan metode pembelajaran.
- Penyusunan Standar Kompetensi: Fokus pada pengembangan karakter cinta tanah air, loyalitas, dan kesiapan menghadapi tantangan global, dipadukan dengan keterampilan teknis yang relevan dengan jurusan masing-masing.
- Evaluasi Berkala: Program akan dimonitor dan dievaluasi secara periodik untuk memastikan efektivitasnya dalam membentuk generasi tangguh dan berwawasan kebangsaan.
Urgensi program ini sangat tinggi mengingat lulusan SMK banyak terserap di sektor industri strategis seperti pertahanan, manufaktur, dan teknologi informasi. Mereka membutuhkan keandalan karakter dan wawasan kebangsaan selain keterampilan teknis. Dengan adanya kebijakan yang jelas, setiap siswa Sekolah Menengah Kejuruan dapat memperoleh pengalaman belajar Bela Negara yang bermakna dan terukur.
Bagi para guru, jadikan momentum ini sebagai peluang untuk memperkuat nilai-nilai bela negara dalam setiap pelajaran kejuruan. Ajak siswa untuk aktif berpartisipasi dalam program ini—bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai bekal menjadi warga negara yang cinta tanah air, tangguh, dan siap berkontribusi bagi bangsa. Mulailah dari hal kecil, seperti membahas nilai kebangsaan dalam praktik kerja lapangan atau proyek kewirausahaan. Bersama, kita wujudkan generasi SMK yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki jiwa bela negara yang kokoh.
